Evaluasi Kinerja Tahun 2008 dan Pengarahan Program Tahun 2009

Pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2009 bertempat di Aula Kanwil XIX DJPB Samarinda diselenggarakan pertemuan dalam rangka Evaluasi Kinerja Tahun 2008 dan Pengarahan Program Tahun 2009 serta Pelepasan Pegawai Kanwil XIX DJPB Samarinda yang naik jabatan eselon IV alias Promosi.

Dalam pemamaparannya Kepala Kanwil XIX DJPB Samarinda Bapak Drs. Sugianto menyampaikan bahwa untuk tahun 2008 telah dicapai hasil-hasil kerja yang cukup memuaskan dan patut diberi apresiasi. Misalnya untuk bidang pelaksanaan anggaran yang telah menyelesaikan penelaahan DIPA tahun 2009 dalam waktu 7 hari kerja, termasuk hari libur. Dalam pelaksanaannya pegawai di bidang PA telah bekerja secara maksimal bahkan bekerja sampai larut malam sehingga seluruh DIPA untuk semua satuan kerja di Provinsi Kalimantan Timur dapat selesai tanpa ada DIPA Sementara. Dari Hasil ini tentunya sangat berpengaruh untuk program pembangunan di Kalimantan Timur.

Di bidang Akuntansi dan Pelaporan, menurut beliau telah ada peningkatan kesadaran bagi UAPPA-W untuk melakukan rekonsiliasi laporan keuangan. Hal ini tidak terlepas dari usaha yang dilakukan bidang aklap yang senantiasa memberikan pembinaan berupa sosialiasi dan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan bagi satuan kerja yang memperoleh dana APBN di Kalimantan Timur. Dan untuk penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester II, bidang aklap telah menyiapkan sejumlah strategi teknis untuk penyusunannya di bulan Februari nanti.

Pada bidang Pembinaan Perbendaharaan selaku pembina KPPN dalam lingkup wilayah Kanwil XIX DJPB Samarinda juga telah melakukan pembinaan yang maksimal bagi KPPN-KPPN dalam rangka pengelolaan Pengeluaran dan Penerimaan Negara, hal ini dapat terlihat dari penyusunan LKP yang tepat waktu dan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Teknis tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan teknis yang memadai, khususnya sarana dan prasarana pendukung. Untuk itulah bagian umum dalam hal ini berperan cukup penting, dan di tahun 2008, sejumlah proyek pekerjaan telah dilakukan guna menyiapkan dukungan sarana dan prasarana yang baik.

Program Tahun 2009

Untuk tahun 2009, beliau menekankan untuk program pendidikan dan pelatihan. Maksud dari program ini adalah agar semua bidang dapat menularkan ilmu dan wawasannya kepada semua satuan kerja instansi pemerintah di prop. kaltim. Untuk hal ini beliau telah mengadakan pembicaraan awal ke sekretaris prop. kaltim Syaiful Teteng dan Wakil Gubernur Prop. kaltim Farid Wadji untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pendidikan dan pelatihan bagi satuan kerja instansi pemerintah prop. kaltim khusus di bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan dana APBN, seperti pelatihan bendahara pengeluaran, penyusunan laporan akuntansi, dan penyusunan rencana anggaran. Untuk itu beliau meminta kepada seluruh pegawai kanwil XIX Samarinda untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari kualitas pendidikan maupun peningkatan wawasan di bidang pekerjaannya masing-masing agar menjadi pegawai yang dapat diandalkan dan memberikan ide-ide positif untuk kemajuan kantor.

Pelepasan Pegawai yang dipromosi

Pada akhir tahun 2008, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-9/PB/UP.9/2008 dan KEP-10/PB/UP.9/2008 sejumlah pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan jabatannya, dipromosi menjadi pejabat eselon IV. Dalam sambutan pelepasannya, Kepala Kanwil mengatakan bahwa mutasi dan promosi adalah hal yang biasa yang merupakan dinamika dari organisasi dan konswensi dari pangkat dan jabatan. Oleh itu beliau menyampaikan selamat bagi pegawai yang di promosi, semoga sukses dan bisa membawa nama baik kanwil XIX DJPB Samarinda ke tempat tugas yang baru.

Nama-nama pegawai yang di promosi :

1. B. Didik Ariwibawa dipromosi menjadi Kasi pada Direktorat PA, Jakarta
2. Suratman dimutasi menjadi Kasi pada Kanwil XXIII, Makassar
3. Sugeng dipromosi menjadi Kasubag Umum KPPN Tanjung
4. Ramtuni dipromosi menjadi Kasubag Umum KPPN Tg. redeb
5. Ardiansyah dipromosi menjadi Kasi KPPN Nunukan
6. Suparmaji dipromosi menjadi Kasi Vera KPPN Pelaihari
7. Budi Sukoyo dipromosi menjadi Kasi Perbendaharaan KPPN Luwuk

Kami atas nama Pegawai Kanwil XIX Ditjen Perbendaharaan Samarinda mengucapkan :

.:: SELAMAT BERTUGAS DAN SEMOGA SUKSES ::.

Baca selengkapnya......

Selamat Hari Anti Korupsi Se-Dunia

Hari ini tanggal 9 Desember 2008, adalah hari Anti Korupsi se-Dunia (HAS), di Indonesia pun ramai-ramai memperingatinya secara meriah. Contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar perayaan di Balai Kartini Jakarta. Pada acara itu, KPK mengundang tujuh instansi untuk mendeklarasikan semangat antikorupsi, yaitu Departemen Agama, Departemen Hukum dan HAM, Dirjen Pajak, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Perhubungan, Polri, Badan Pertanahan Nasional, Polri.

Gaung anti korupsi pun sampai juga di gedung DPR/MPR, coba tengok Salah satu standing banner yang dipasang dalam Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi yang diadakan di Gedung DPR dalam rangka hari anti-korupsi se-dunia

Tak mau kalah dengan KPK, Kejaksaan Agung pun mengerahkan sekitar 10 ribu pegawainya dan berkumpul di Monas untuk memperingati Hari Anti Korupsi tahun ini. Peringatan yang dihadiri oleh Presdiden dan Wakil Presiden ini juga dihadiri sekitar 6.500 pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta 1.000 pegiat Karang Taruna.

Masyarakatpun gak mau ketinggalan, dengan aksi bagi stiker anti korupsi di jalan, mereka pun turut memeriahkan Hari Anti Korupsi se-Dunia (HAS)

Akhirnya saya mewakili Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan, mengucapkan :

Selamat Hari Anti Korupsi Se-Dunia, semoga kita menjadi PNS yang memiliki Budaya Malu untuk Korupsi

Baca selengkapnya......

Ditjen Perbendaharaan dan the true treasurer

Dalam Rapat Pimpinan Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 18-20 November yang lalu dalam pengarahannya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengajak seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dibidang Ke-treasury-an. Dalam hal ini, Menteri Keuangan mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas kemenangan dua kantor KPPN Percontohan, yaitu KPPN Percontohan Makasar dan KPPN Percontohan Gorontalo.

Menteri Keuangan menambahkan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perbendaharan sudah merupakan salah satu icon reformasi birokrasi di DepartemenKeuangan dan juga di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa reformasi birokrasi harus lebih maju lagi, tidak hanya menciptakan clean government ataupun pemberian layanan prima sebagaimana difokuskan pada Reformasi Birokrasi Tahap I, reformasi birokrasi harus sudah beranjak ke Reformasi Tahap II, yaitu peningkatan kompetensi Ditjen Perbendaharaan sebagai the true treasurer.

Disamping itu, terkait dengan kontinuitas reformasi birokrasi tersebut di atas, Menteri Keuangan setidaknya juga menyampaikan tiga hal yaitu:

1. Perlunya peningkatan pemahaman terus menerus tentang trilogy UU bidang Keuangan Negara.

Dalam hal ini Menteri Keuangan secara khusus menyatakan keheranannya, karena disatu sisi masih terjadi tingkat pemahaman tentang trilogy UU bidang Keuangan Negara yang belum memadai, tetapi sering mendengar bahwa banyak pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang menganggur. Memahami dan mengajar pihak luar khususnya K/L dan satker tentang trilogy UU bidang Keuangan Negara adalah pekerjaan yang tidak mudah, banyak menguras tenaga, dan itu merupakan salah satu tugas jajaran Ditjen Perbendaharaan yang perlu digiatkan.

2. Perlunya untuk terus membangun kompetensi dan kapasitas Ditjen Perbendaharaan.

Beliau mencontohkan tentang keharusan untuk menerapkan Accrual Based Accounting pada sistem akuntansi pemerintah termasuk LKPP mulai tahun anggaran 2008 ini. Ketentuan tersebut termuat dalam UU tentang Keuangan Negara tetapi hingga saat ini pemerintah, khususnya Ditjen Perbendaharaan yang bertugas untuk menangani masalah pembukuan dan akuntansi pemerintah, belum mampu melaksanaan ketentuan perundang-undangan tersebut.

3. Perlunya menyelesaikan pekerjaan besar Ditjen Perbendaharaan yang belum selesai, yaitu:(i) MPN, (ii) Kelanjutan penerapan TSA, dan (iii) Kelanjutan implementasi Proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Terkait dengan MPN, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa permasalahan MPN harus sudah terselesaikan dalam tahun anggaran 2009. Terkait dengan permasalahan MPN tersebut, secara khusus Menteri Keuangan menyebutkan bahwa perbaikan harus dilaksanakan secara detail dan melalui koordinasi dengan semua pihak khususnya Ditjen Pajak dan pihak perbankan. Sebagai seorang treasurer, aparat Ditjen Perbendaharaan harus mampu melihat persoalan secara detail, bukan secara umum ataupun hanya ’tahu beres’, karena hal tersebut hanyalah tipikal pekerjaan ’entertainer’ bukan ’treasurer’.

Terkait dengan kelanjutan penerapan TSA, sebagaimana dengan MPN, Menteri Keuangan
menyampaian tentang semakin tergantungnya Ditjen Perbendaharaan terhadap sistem perbankan. Dengan demikian, perlu sekali pendefinisian ulang ruang lingkup dan tatacara pelaksanaan tugas Ditjen Perbendaharaan. Tentunya, mengulang pernyataan sebelumnya, Menteri Keuangan menyarankan perlunya peningkatan pemahaman tentang trilogy UU bidang Keuangan Negara. Selanjutnya, jajaran Ditjen Perbendaharaan harus mampu membantu K/L dan satker untuk secara bersama-sama memahami tentang undang-undang tersebut. Selanjutnya, tuntutan yang sangat berbeda, mengharuskan jajaran Ditjen Perbendaharaan mampu melakukan cash management yang lebih baik, termasuk risk management¸cash planning, dan investment management. Dalam hal ini, perlunya menugaskan staf Ditjen Perbendaharaan khususnya yang masih muda dan mampu, untuk semakin memahami hal-hal tersebut di atas dalam rangka peningkatan kompetensi Ditjen
Perbendaharaan.

Selanjutnya terkait dengan implementasi proyek SPAN, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa disamping reformasi dibidang sistem perbendaharaan negara melalui MPN dan TSA, Ditjen Perbendaharaan saat ini sedang melalukan reformasi secara menyeluruh terhadap sistem perbendaharaan dan anggaran negara melalui multiyears project yaitu Proyek SPAN. Proyek tersebut akan melakukan reformasi termasuk pembangunan an integrated IT system atas keseluruhan proses sistem perbendaharaan dan anggaran negara, mulai budget preparation, budget allotment, budget commitment, budget payment, budget control, serta accounting and reporting. Dalam hal ini, Menteri Keuangan kembali menggarisbawahi bahwa untuk keberhasilan Proyek SPAN, peningkatan kemampuan dan kompetensi seluruh jajaran Ditjen Perbendaharan sangat diperlukan.

Pada akhir pesannya, Menteri Keuangan menegaskan kembali penghargaannya atas pencapaian reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan. Namun hal tersebut masih belum mencukupi, masih perlu kerja keras untuk mewujudkan Ditjen Perbendaharaan sebagai the true and the core of treasurer di lingkungan Departemen Keuangan.

http://www.perbendaharaan.go.id/

Baca selengkapnya......